Serang, Sundapost.co.id — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini disampaikan oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan Satu Regional Banten. Rabu, (29/4/26).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten, Lisbon Sirait, mengungkapkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 25,07 persen dengan realisasi mencapai 31,08 persen dari target. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pelayanan pertanahan, kepelabuhanan, pendidikan, dan kesehatan.
Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 27,14 persen atau tumbuh 0,5 persen. Belanja terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,72 triliun, sementara belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp1,83 triliun yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembayaran gaji aparatur negara.
Lisbon menambahkan, belanja pegawai, barang, dan modal menunjukkan tren positif, meskipun belanja bantuan sosial belum terealisasi karena belum dialokasikan pada periode ini.
Sementara itu, kinerja penerimaan pajak di Banten juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,98 persen dengan realisasi Rp16,55 triliun atau 17,59 persen dari target tahunan. Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, menyebutkan bahwa penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik dalam negeri maupun impor.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp3,13 triliun atau 18,11 persen dari target. Meski terdapat penurunan pada beberapa komoditas impor, penerimaan cukai mengalami peningkatan terutama dari hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol.
Di sisi lain, pengelolaan aset negara di Banten mencatat PNBP sebesar Rp19,94 miliar atau 21,33 persen dari target tahunan. Meskipun mengalami kontraksi, sektor lelang tetap menjadi kontributor utama dengan nilai Rp12,71 miliar.
Secara keseluruhan, nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Banten mencapai Rp122,78 triliun atau 1,73 persen dari total nasional, yang didominasi oleh aset tanah. Hal ini dinilai memperkuat fondasi layanan publik di wilayah tersebut.
Dengan capaian tersebut, kinerja fiskal di Provinsi Banten pada awal tahun 2026 dinilai solid dan memberikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ke depan(Mk)
