Bandung,
Sundapost.co.id – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menggelar silaturahmi bersama ulama dan organisasi keagamaan Kota Bandung di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan, ketertiban, serta kondusivitas masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Prof KH. Miftah Farid mengingatkan pentingnya peran ulama dalam menyampaikan narasi yang sejuk dan mengajak masyarakat tetap tenang.
Pesan persatuan dinilai perlu diperkuat melalui khutbah, ceramah, forum diskusi keagamaan, serta pelibatan generasi muda, khususnya mahasiswa.
Ia juga mendorong peningkatan kegiatan spiritual bersama, termasuk doa bersama di tengah masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketenangan dan kebersamaan.
KH.Asep Mulyana Ismail menekankan pentingnya prinsip tabayyun, yakni melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data maupun informasi sebelum menyebarkannya.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sedangkan Ustaz H. Musa Muhammad mendorong masyarakat menyalurkan aspirasi melalui jalur konstitusional.
Penyampaian pandangan publik, menurutnya, tetap dapat dilakukan secara elegan dan taat hukum tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Sementara itu, Ustaz H.Andri Mulyadi menyoroti pentingnya peran ulama dalam mengantisipasi kepanikan publik. Ulama diharapkan dapat membantu menyediakan informasi yang valid dan terverifikasi melalui berbagai kanal dakwah.
Sementara itu, Dr H. Ahmad Suherman berharap, rumah ibadah dioptimalkan sebagai ruang interaksi masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring dan memvalidasi informasi.
beliau juga mendorong perluasan penyebaran informasi publik ke lingkungan perguruan tinggi dengan memperhatikan keberagaman latar belakang mahasiswa.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi ulama dan pemerintah dalam menjaga ketenangan, memperkuat persatuan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red)
