Pandeglang, Sundapost.co.id – Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang harus melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
KLHS ini penting dilakukan untuk menjadi instrumen dalam pencegahan pencemaran lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan program pembangunan akan ramah lingkungan.
Hal itu disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita pada saat membuka kegiatan kick of meeting KLHS secara virtual di ruang pintar Setda Kabupaten Pandeglang pada Senin, 2 Oktober 2023.
Acara kick of meeting ini diikuti seluruh kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi dan beberapa perguruan tinggi. Bupati Irna berharap, dengan adanya kajian ini setiap pembangunan yang dilaksanakan selalu melihat dampak terhadap lingkungan.
“Program kerja harus sesuai harapan masyarakat, saya tidak mau jika program pembangunan tidak ada out come-nya untuk lingkungan, sehingga anggaran yang digunakan tidak sia-sia,” kata Irna Narulita.
Bupati Irna meminta KLHS ini harus disusun maksimal, supaya program kegaiatan yang dilaksanakan tidak ada keluhan dari masyarakat.
“Susun perencanaannya dengan baik, harus sesuai subtansi KLHS yang kita buat. Jika ada program yang akan dibuat, lakukan konsultasi publik yang mengundang semua lapisan,” terangnya.
Masih kata Irna, dengan tersusunnya KLHS, setiap projek pembangunan yang dilaksanakan akan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan.
“Ini akan mencegah kesalahan kegiatan atau aktivitas, karena terindentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ratu Tanti mengatakan, KLHS memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan pembangunan sebuah daerah.
Hal tersebut kata Tanti, dikarenakan KLHS menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program.
“Dengan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang direkomendasikan dalam KLHS diharapkan pengambilan keputusan pembangunan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kebijakan dan program pembangunan,” katanya.***
