SERANG – Komisi I DPRD Kabupaten Serang mendorong pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat langkah mitigasi bencana banjir sejak dini. Upaya tersebut dinilai penting agar pemerintah lebih siap menghadapi potensi bencana saat musim hujan tiba.
Meski saat ini masih musim kemarau, potensi banjir perlu diantisipasi mengingat bencana tersebut kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Kabupaten Serang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Tb Moch. Sholeh, mengatakan persiapan sejak dini menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif ketika kondisi darurat terjadi.
“Walaupun sekarang masih kemarau, karena banjir jadi siklus tahunan, pemerintah perlu melakukan persiapan-persiapan,” ujarnya, Minggu (18/10/2026).
Menurut Sholeh, pemerintah daerah perlu belajar dari kejadian banjir sebelumnya dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan langkah antisipasi sekaligus meminimalkan risiko dan kerugian yang dialami masyarakat.
Selain pemetaan wilayah, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga menjadi perhatian. Ia menilai dukungan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan warga terdampak.
Sholeh menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi BPBD Kabupaten Serang, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
“Penanganan kebencanaan harus terus dilakukan penguatan, karena yang kami lihat sarpras seperti armada Damkar ada yang sudah tidak layak beroperasi,” paparnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami risiko di lingkungannya serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
“Upaya-upaya ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi tetap harus lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Sholeh menambahkan, Komisi I DPRD Kabupaten Serang siap mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan melalui proses penganggaran. Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta melakukan pendataan secara terperinci mengenai wilayah rawan bencana dan kebutuhan penanganannya.
“OPD terkait mohon lakukan pemetaan wilayah yang berpotensi banjir serta kebutuhan apa saja yang harus kami dorong untuk dilakukan pemenuhan,” tuturnya.
Menurutnya, Kabupaten Serang menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari banjir, kebakaran hingga tanah longsor. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi perencanaan, anggaran maupun ketersediaan peralatan.
“Seharusnya karena jenis bencananya yang terjadi sudah kita ketahui, pemerintah sudah lebih siap dalam menghadapinya,” katanya.
Ia mengungkapkan, Komisi I DPRD Kabupaten Serang juga terus mengingatkan pihak eksekutif dalam berbagai rapat bersama OPD agar penanganan bencana menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Sholeh berharap penanganan kebencanaan tidak hanya bersifat reaktif atau menunggu laporan ketika bencana terjadi. Sebaliknya, langkah antisipasi harus dilakukan berdasarkan pemetaan risiko dan kebutuhan di lapangan.
“Intinya teman-teman eksekutif dalam melakukan penanganan jangan hanya menunggu laporan, tapi memang sudah terpetakan dengan baik. Insya Allah Komisi I akan selalu men-support,” pungkasnya. (Sbt)
