Pemkab Serang Usulkan Tiga Program Perumahan Strategis kepada Menteri PKP

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengusulkan tiga program prioritas pembangunan dan penanganan perumahan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Kamis (19/11/2026).
Ketiga usulan tersebut meliputi penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Kecamatan Pontang, pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande, serta relokasi rumah warga terdampak bencana di Kecamatan Cikeusal dan Pamarayan.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan, usulan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran atas kunjungan kerja ini,” ujar Ratu Zakiyah saat menyambut Menteri PKP di Lapangan Tennis Indoor Pemkab Serang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Serang, saat ini masih terdapat 7.112 unit RTLH yang membutuhkan penanganan.
Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan melalui kolaborasi pendanaan APBD, APBN, pemerintah provinsi, CSR perusahaan, Baznas, serta sumber lainnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebanyak 14.492 unit RTLH telah berhasil ditangani.
Pada 2026, Pemkab Serang menargetkan penanganan 2.258 unit RTLH melalui berbagai sumber pembiayaan. Di antaranya 1.788 unit melalui Kementerian PKP, 327 unit APBD Kabupaten Serang, 29 unit APBD Banten, bantuan Baznas, Koperasi BMI, serta dukungan CSR sejumlah perusahaan.
Bupati mengapresiasi dukungan Kementerian PKP, khususnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah pusat menjadi mitra yang sangat berarti bagi kami dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan hunian layak,” ungkapnya.
Adapun usulan pertama yakni penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Kecamatan Pontang. Selain penataan kawasan dan peningkatan infrastruktur, terdapat 125 kepala keluarga yang bermukim di bantaran sungai dan saluran irigasi dan membutuhkan relokasi ke tempat yang lebih aman.
Pemkab Serang telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Habitat for Humanity dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dalam mendukung pembangunan rumah relokasi. Usulan tersebut juga telah diajukan melalui aplikasi Sibaru, dengan dokumen masterplan, DED, serta persyaratan administrasi lainnya yang telah dinyatakan lengkap.
Usulan kedua adalah pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande. Sebagai kawasan industri dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi para pekerja dinilai semakin penting.
Pemkab Serang menyiapkan aset lahan strategis di depan Kawasan Industri Modern Cikande yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun.
Sedangkan usulan ketiga berkaitan dengan pembangunan rumah khusus bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Cikeusal dan Pamarayan. Sejumlah rumah warga berada di kawasan rawan longsor sehingga diperlukan relokasi sebagai langkah mitigasi sekaligus memberikan jaminan keamanan tempat tinggal.
Bupati berharap ketiga usulan tersebut mendapat dukungan dan fasilitasi Kementerian PKP agar dapat direalisasikan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi peningkatan program bedah rumah di Kabupaten Serang. Ia menyebut jumlah bantuan meningkat dari 200 unit pada tahun sebelumnya menjadi 1.788 unit pada 2026.
“Bedah rumah tahun lalu 45.000, Pak Presiden Prabowo luar biasa, tahun ini 400.000. Di Kabupaten Serang tahun lalu ada 200 unit dan tahun ini ada 1.788 unit,” ujarnya.
Maruarar meminta pemerintah daerah mengawal pelaksanaan program agar seluruh bantuan dapat terserap dan selesai sesuai target pada 31 Desember 2026.
Ia berharap masyarakat penerima manfaat dapat segera menikmati rumah yang lebih layak, terlebih menjelang perayaan Lebaran mendatang.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut mengapresiasi program pembangunan dan bedah rumah yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Serang memiliki 326 desa dengan kebutuhan perumahan yang cukup besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program perumahan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Plt Dirjen Perumahan dan Pedesaan Tedy Siagian, Staf Ahli Menteri PKP Riadi Aladin, Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Pemkab Serang berharap kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional sekaligus mewujudkan hunian yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat. (Adv)







