Perkuat Sinergi SP4N-LAPOR! 2026-2031, KSP: Penyelesaian Aduan Harus Jadi Tugas Utama Birokrasi

Jakarta, Sundapost.co.id – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Ombudsman RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! periode 2026-2031. MoU ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pengelolaan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sebagai Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kanal pengaduan pelayanan publik nasional.

Dalam sambutannya pada acara penandatanganan yang berlangsung Selasa (29/9/2026), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penyelesaian aduan layanan publik harus menjadi outcome organisasi yang terukur dan benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Pada hari ini kami berlima, KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkomdigi, Ombudsman, dan KSP, menandatangani perpanjangan komitmen kerja sama bersama dalam pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) versi terbaru dalam kerangka Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP),” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Kepala Staf Kepresidenan didampingi Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Drs. Heru Kreshna Reza, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, serta jajaran tenaga ahli Kantor Staf Presiden.

Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa penguatan SP4N-LAPOR! sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, bahwa birokrasi pemerintah harus terus melakukan transformasi pelayanan publik secara digital agar lebih mudah diakses, lebih cepat, lebih pasti, dengan layanan yang terhubung antara aplikasi dan memudahkan masyarakat. Pemerintah harus semakin mendengar dan dekat dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Ia mencontohkan capaian Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, telah terbentuk 75 MPP baru di berbagai daerah. Capaian itu turut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet pada Juli 2026. “Ini artinya Presiden menaruh perhatian besar terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan salah satu aplikasi umum dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.

“Ini layanan pemerintah digital yang resmi dan digunakan untuk menampung seluruh laporan masyarakat dan aduan layanan masyarakat dengan prinsip no wrong door policy,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Ia mengajak masyarakat tidak ragu melapor, mulai dari jalan rusak, program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, sekolah, dan puskesmas, hingga aspirasi tentang kinerja pemerintah, pungutan liar, dan dugaan korupsi. “Silakan laporkan melalui lapor.go.id. Kerahasiaan pelapor dijamin dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan yang terpenting, laporannya akan direspons dengan batas maksimal 3 hari kerja,” tegasnya.

Dalam kerja sama ini, KSP berperan melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis tindak lanjut atas data pengaduan terkait program prioritas nasional dan/atau isu strategis sesuai penugasan Presiden yang masuk melalui SP4N-LAPOR!.

KSP Mendekat: Dari Mendengar ke Mendekat

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden tidak hanya membuka layanan pengaduan, tetapi juga menjalankan program KSP Mendekat. Menurutnya, banyak kementerian dan lembaga telah membuka kanal untuk mendengar aduan masyarakat, dan KSP melangkah lebih jauh dengan turun langsung ke lapangan.

“Jadi bukan mendengar lagi, langsung mendekat. Mendapat laporan, langsung eksekusi ke lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak persoalan di lapangan tidak bersumber dari perorangan atau satu organisasi, melainkan dari hambatan (bottleneck) antarkementerian. Melalui KSP Mendekat, KSP hadir untuk mengurai hambatan tersebut dan menyelesaikannya bersama kementerian terkait, sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlayani.

Jenderal (Purn) Dudung mencontohkan kunjungannya ke Medan beberapa hari lalu, tempat sejumlah kementerian terlibat dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Di sana ia melihat langsung masyarakat yang kini dapat mengelola anggaran sendiri untuk membangun irigasi tersier, yakni saluran yang mengalirkan air langsung ke sawah. Dana pemerintah disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat pemilik sawah untuk membangun irigasi tersebut.

“Artinya jangkauan pemerintah kepada masyarakat ini luar biasa. Tidak serta-merta lapor saja, tetapi pemerintah langsung hadir,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Aduan sebagai Tugas Utama, Bukan Beban

“LAPOR ini bukan hanya aplikasi, melainkan cara kerja baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, di mana penyelesaian aduan layanan publik harus menjadi outcome organisasi, terukur, dan benar-benar solutif menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tegas Jenderal (Purn) Dudung.

Ia menekankan bahwa setiap aduan yang masuk harus menjadi prioritas. “Setiap aduan yang masuk ke dalam aplikasi LAPOR harus menjadi tugas utama, bukan justru beban bagi birokrasi,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, penyelesaian aduan dapat menjadi salah satu indikator kinerja utama birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. “Instansi pusat dan daerah dengan respons dan tindak lanjut aduan terbaik harus mendapatkan apresiasi dengan peningkatan insentif, dan sebaliknya disinsentif bagi yang tidak baik,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan peran pelayanan publik bagi negara. “Pelayanan publik adalah wujud kehadiran negara sekaligus bentuk kontrak sosial negara kepada rakyatnya. Ketika layanan publik berkualitas, masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk terbaiknya,” pungkasnya.(Red)