Kanwil DJPb Banten Gelar Stakeholder Day: Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Optimalkan Dampak APBN
Serang,Sundapost.co.id -19 Agustus 2026 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Stakeholder Day dan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (19/8) bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kota Serang.
Kegiatan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan Kanwil DJPb Provinsi Banten dengan para pengguna layanan dan pemangku kepentingan dari berbagai unsur, mulai dari satuan kerja, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, mitra kerja dan vendor, hingga media massa.
Kegiatan dibuka dengan pemaparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Lisbon Sirait. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Banten menjalankan tiga peran utama (core business), yaitu sebagai pengelola perbendaharaan (Treasurer), analis ekonomi daerah (Regional Chief Economist), dan pembina keuangan (Financial Advisor).
Dalam mendukung fungsi operasional tersebut, Kanwil DJPb Banten membawahi tiga KPPN (Serang, Tangerang, dan Rangkasbitung) untuk melayani 360 Satuan Kerja K/L, 9 Pemerintah Daerah, serta 268 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam kesempatan tersebut, beliau memaparkan bahwa kinerja APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Banten hingga 31 Juli 2026 terus bergerak positif dan solid dalam menopang akselerasi ekonomi daerah. Peran nyata anggaran ini terealisasi secara langsung pada berbagai sektor vital, mulai dari peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan ketahanan pangan, perluasan infrastruktur air minum, hingga perbaikan fasilitas pendidikan, akses kesehatan, dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap Banten pun tetap kuat, di mana penyesuaian alokasi TKD diimbangi dengan masifnya penyaluran program-program prioritas nasional ke daerah.
Beliau menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal alokasi anggaran tersebut. “Agar pemanfaatan anggaran pada berbagai program strategis memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat, diperlukan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjaga akuntabilitas, membangun efektivitas antarprogram, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas berjalan secara tepat sasaran.” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang, Mokhamad Nurul Hidayattulloh, menjelaskan bahwa KPPN Serang menjalankan tugas teknis pengelolaan keuangan negara sebagai Treasurer dan Financial Advisor (melalui fungsi CGA dan LGA). Beliau menyampaikan bahwa KPPN Serang menyediakan 12 jenis layanan berstandar tinggi yang kualitasnya selalu dijaga melalui motto, janji layanan, dan survei kepuasan berkala. Operasional layanan tersebut didukung oleh integrasi berbagai sistem aplikasi utama (seperti SAKTI, SPAN, DIGIT, dan SIMAN) serta deretan inovasi layanan seperti CATAT, SI-JAWARA, dan Palka.
Lebih lanjut, Mokhamad Nurul Hidayattulloh memaparkan bahwa KPPN Serang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan deretan prestasi gemilang sepanjang periode 2025–2026 di lingkungan Kanwil DJPb Banten, mulai dari capaian penyaluran TKD tertinggi, penyusunan LK-UAKPA terbaik, penghargaan mitra Kemenkumham, implementasi Digipay, hingga raihan Nilai IKPA Tertinggi, Peringkat I Kinerja KPPN, serta Peringkat II Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana para peserta forum berkesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan terkait layanan publik serta pengelolaan keuangan negara. Dalam sesi ini, perwakilan UPT Asrama Haji Cipondoh Tangerang mengapresiasi kemajuan layanan KPPN khususnya efisiensi birokrasi dan integrasi aplikasi SAKTI, sekaligus menyampaikan masukan strategis terkait optimasi dan perluasan peran SDM pengelola keuangan di lingkungan instansi, serta memohon fleksibilitas dan penyederhanaan mekanisme revisi POK maupun pemutakhiran anggaran daerah.
Selain itu, perwakilan Balai Besar POM di Serang menyampaikan apresiasi atas layanan KPPN, khususnya pada proses registrasi hibah serta ketersediaan kanal komunikasi yang dinilai sangat responsif, bebas biaya, dan memudahkan satker. Pihaknya juga mengusulkan penyediaan kanal edukasi berbasis video sebagai media solusi kendala teknis dan dokumentasi playback sosialisasi daring, di samping penyelenggaraan bimbingan teknis berkala terkait pemutakhiran regulasi maupun sistem aplikasi.
Selanjutnya, perwakilan BPKAD Provinsi Banten mengharapkan kepastian kebijakan penyaluran dana transfer dari pusat demi mendukung efektivitas perencanaan belanja daerah, serta penyelarasan penyelesaian alokasi dana transfer daerah.
Pihaknya juga mendorong optimalisasi integrasi sistem antara SIKD dan OMSPAN agar data penerimaan transfer di tingkat daerah dan Kanwil senantiasa selaras. Rangkaian acara diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada satker terkait serta penandatanganan berita acara sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat integritas Kanwil DJPb Provinsi Banten serta KPPN Serang.(Ms)
