KALSEL, Sundapost.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan permasalahan tuna sosial dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh Kabupaten/Kota. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Rumah Singgah se-Kalimantan Selatan yang diikuti oleh 30 peserta dari Dinas Sosial dan pengelola rumah singgah selama dua hari.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menegaskan bahwa rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tuna sosial. Rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi awal dan jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan.
“Perbedaan ini, jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi,” kata Farhanie, Banjarmasin, Senin (15/12/2025).
Menurut Farhanie, rapat koordinasi ini sangat fundamental untuk membangun pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja. Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama mengenai peran, fungsi, serta standar pelayanan minimal yang harus diberikan.
“Kita harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Farhanie juga mendorong penyusunan dan penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi. SOP tersebut diharapkan mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan, mulai dari proses penerimaan, pendataan, pelayanan kesehatan, bimbingan sosial, hingga rujukan atau pemulangan warga binaan.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola rumah singgah. Melalui paparan dari berbagai narasumber, peserta dibekali pemahaman komprehensif terkait rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Dengan peningkatan kapasitas SDM, kami berharap pengelolaan rumah singgah di daerah dapat berjalan lebih optimal, humanis, dan bermartabat,” kata Selamat.
Menurut Selamat, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola rumah singgah.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial dari Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari, Dinas Kesehatan Prov Kalsel, serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap terbangun sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan. (Red)
