Serang – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Tim Pembina Samsat Wilayah Hukum Polda Banten menggelar rapat koordinasi pada Rabu, 4 Desember 2025, di Dapur Mener, Kota Serang. Pertemuan ini diikuti oleh unsur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, PT Jasa Raharja Cabang Banten, serta para kepala UPTD PPD dari seluruh Samsat di wilayah Banten.
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penyusunan strategi percepatan untuk memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai secara optimal. Mengingat PKB merupakan salah satu tulang punggung pendapatan daerah, kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi elemen penting dalam mencapai hasil yang maksimal.
Perwakilan Bapenda Banten dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa penguatan sistem pelayanan harus terus dilakukan melalui peningkatan akses layanan Samsat digital, perluasan armada layanan Samsat keliling, serta peningkatan kualitas komunikasi publik. Selain itu, percepatan penyelesaian kendala administratif pada wajib pajak menjadi salah satu prioritas agar proses pembayaran semakin mudah dan transparan.
Sementara itu, Ditlantas Polda Banten menyoroti pentingnya penegakan hukum yang humanis sebagai bagian dari edukasi publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kewajiban pajak kendaraan. Kepolisian menyatakan siap berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan, terutama menjelang momentum pembayaran akhir tahun.
Dukungan layanan turut ditegaskan PT Jasa Raharja melalui perbaikan dan integrasi data untuk mempercepat validasi serta meminimalisasi kendala teknis di Samsat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pelayanan yang terhubung antar sistem.
Selain strategi, rapat juga membahas capaian sementara PKB hingga awal Desember 2025 serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun. Sejumlah langkah percepatan disepakati, termasuk peningkatan monitoring pada seluruh UPTD, penambahan kegiatan pelayanan khusus, dan intensifikasi sosialisasi kewajiban pajak melalui berbagai kanal komunikasi.
Seluruh peserta rapat menyatakan komitmennya untuk memperkuat soliditas antarinstansi dan mengedepankan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akuntabel. Melalui upaya bersama ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap penerimaan PKB tahun 2025 tidak hanya mencapai target, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. (Adv)
