Tangerang Selatan — Retorika pemerintah pusat dan Pemkot Tangsel soal solusi sampah terbukti tak lebih dari omon-omon. Janji Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang setelah tragedi longsor sampah 2020 hingga kini tidak pernah ditepati. Alih-alih ditutup, TPA di tepi Sungai Cisadane itu masih beroperasi sebagai satu-satunya tempat penumpukan sampah kota.
Setiap hari, sekitar 700 ton sampah Tangsel tetap digelontorkan ke Cipeucang. Gunungan sampah makin meninggi, menebar bau menyengat, dan rawan kembali longsor. Solusi yang dijanjikan pemerintah, mulai dari teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel) hingga kerja sama antar daerah, nyaris tak satupun berjalan efektif.
Janji yang Tak Pernah Terwujud
Sejak longsor besar pada Mei 2020 yang menyebabkan ribuan ton sampah menutupi Sungai Cisadane, Menteri LHK bersama Pemkot Tangsel berkomitmen menutup Cipeucang. Saat itu pemerintah menjanjikan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan modern agar sampah tak lagi ditumpuk begitu saja.
Namun, lima tahun berselang, janji itu tidak pernah terealisasi. “Pemkot Tangsel selalu menjanjikan solusi tapi ujung-ujungnya tetap kembali ke Cipeucang. Padahal jelas TPA ini sudah tidak layak,” kata seorang aktivis lingkungan dari Serpong, Jumat (20/9).
Ditolak di Mana-mana
Upaya Pemkot Tangsel mencari lokasi alternatif untuk buangan sampah berulang kali mentok.
•TPST Lulut-Nambo, Bogor, yang sempat disebut sebagai solusi regional, tak bisa menampung sampah Tangsel karena kapasitas terbatas.
•Kabupaten Tangerang dan Serang menolak rencana kerja sama lantaran warga menentang keras keberadaan sampah Tangsel masuk ke wilayah mereka.
•Terbaru, Pandeglang. Pemkot Tangsel dan Pemkab Pandeglang sempat meneken perjanjian kerja sama (PKS) untuk membuang sampah ke Desa Bongkonol. Tetapi rencana itu dibatalkan setelah warga menolak keras karena khawatir merusak lingkungan.
Fakta ini memperlihatkan bahwa sampah Tangsel kini benar-benar ditolak di mana-mana.
Jalan Buntu
Hingga hari ini, Pemkot Tangsel tetap menggantungkan nasib pada TPA Cipeucang yang sudah lama dikategorikan tak layak. Teknologi RDF yang digadang-gadang mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif pun belum berjalan efektif.
“Cipeucang ibarat bom waktu. Kalau dibiarkan, tinggal tunggu longsor berikutnya. Dan itu bukan hanya mencemari sungai, tapi juga merusak kesehatan ribuan warga sekitar,” ujar seorang pemerhati lingkungan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hanya Retorika
Kasus TPA Cipeucang menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani krisis sampah perkotaan. Janji penutupan TPA, pembangunan fasilitas modern, dan kerja sama lintas daerah terbukti hanya sebatas retorika.
Kini, warga Tangsel hanya bisa menagih janji lama yang tak kunjung ditepati: kapan Cipeucang benar-benar ditutup dan diganti dengan solusi nyata?
