Serang, Sundapost.co.id – Warga Kampung Peres, Desa Pulo Panjang, Kabupaten Serang, Banten, menyuarakan harapan agar pemerintah segera membangun lampu penerangan jalan di sepanjang bibir pantai serta memperbaiki infrastruktur pantai yang rusak akibat abrasi. Terakhir kali, perbaikan bibir pantai dilakukan pada 2014.
Ketua RT/RW 01/02 Kampung Peres, Husaeri, mengatakan, kerusakan bibir pantai semakin parah akibat abrasi yang diperparah oleh tumpukan sampah kiriman dari laut saat ombak pasang. Kondisi ini meresahkan warga, terutama mereka yang tinggal di dekat garis pantai.
“Tahun 2023 saya sudah mengajukan surat bantuan penerangan jalan di bibir pantai, tapi belum terealisasi karena dana dialihkan untuk pengadaan motor ambulans yang juga sangat dibutuhkan warga,” ungkap Husaeri.
Ia menambahkan, lampu penerangan sangat penting bagi nelayan kecil yang kerap melaut pada malam hari. Tanpa pencahayaan memadai, aktivitas mereka menjadi terganggu karena kondisi yang terlalu gelap.
Selain itu, Husaeri juga meminta agar pembatas bibir pantai yang ada saat ini ditinggikan. “Ketika air laut pasang, air dan sampah dari laut masuk ke dalam rumah kami. Kami butuh pembatas yang lebih tinggi agar rumah warga tidak terus-menerus terdampak,” ujarnya.
Isu pengelolaan sampah juga menjadi sorotan dalam eksplorasi wilayah tersebut. Hingga saat ini, sebagian besar sampah rumah tangga di Pulo Panjang masih dibakar karena minimnya fasilitas pengelolaan. Tidak adanya sistem pengangkutan dan pengolahan sampah yang memadai berpotensi menimbulkan masalah lingkungan lebih serius.
Sementara itu, pasokan listrik kini menunjukkan perkembangan positif. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di desa tersebut kini beroperasi 24 jam penuh, setelah sebelumnya mengalami gangguan yang menyebabkan pemadaman berkala.
Selama peliputan, tim jurnalis menghadapi kendala komunikasi karena lemahnya sinyal seluler di banyak titik. Akses internet hanya bisa diperoleh melalui voucher WiFi lokal, namun koneksinya sangat terbatas dan hanya bisa digunakan di sekitar titik penjualan voucher.
Sejumlah rumah warga di Pulo Panjang telah dibangun melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didanai oleh pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Bantuan ini diberikan dalam bentuk fisik bangunan, bukan dalam bentuk uang tunai. Namun, menurut Husaeri, kebutuhan akan rumah layak huni masih tinggi di beberapa kampung lainnya.
Eksplorasi ini menunjukkan bahwa Desa Pulo Panjang menyimpan potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan perhatian lebih serius dari pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. (Ms)
